oleh

Ancam Mogok Kerja, Buruh Tuntut Upah Minimum

-RAGAM-0 views

INFOSEMBILAN I BANDUNG – Buruh menuntut pemerintah untuk menetapkan upah minimum tahun 2022 tidak menggunakan formula perhitungan PP 36/2021 tentang pengupahan dengan alasan UU Cipta Kerja, diuji secara formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) belum ada putusan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, dalam keterangan tertulisnya, kepada awak media melalui siaran pers, Rabu (17/11/2021), pagi.

“Ya, kita sedang menunggu jadwal sidang pembacaan putusan. Karena PP 36/2021 merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja dan UU sedang diuji,” katanya.

Roy mengatakan, sehingga pemerintah harus menghormati proses hukum di MK dengan menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja, termasuk peraturan turunannya sampai adanya putusan MK.

“Baik secara formil dan materil,” ujarnya.

Kemudian, masih tuturnya, penetapan upah minimum berdasarkan PP 36/2021 menghilangkan hak buruh melalui dewan pengupahan untuk berunding. Karena semua data-data sudah diputuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga fungsi Dewan Pengupahan hanya legitimasi dan mengamini saja.

“Hal tersebut bertentangan dengan konvensi ILO 98 tentang hak berunding bersama dan juga Kepres 107/2004 tentang Dewan Pengupahan,” terang Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI.

Masih ujarnya, dalam PP 36/2021 mensyaratkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi kab/kota 3 tahun terakhir sedangkan tidak semua kabupaten/ kota menghitung dan merilis pertumbuhan ekonomi dibutuhkan tersebut.

“Jauh-jauh hari kita, teman-teman di kabupaten/ kota sudah mencoba meminta data-data tersebut ke BPS. Namun BPS tersebut menyatakan tidak mempunyai data-data dibutuhkan tiba-tiba muncul Surat Edaran (SE) menaker RI tanggal 9 Nopember 2021 mengenai data-data pertumbuhan ekonomi se Indonesia,” jelas Roy.

Roy menyambungkan, sangat meragukan data-data disampaikan Menaker tersebut, dalam sejarah pengupahan baru kali ini di Indonesia dalam penetapan upah minimum 2022 diatur mengenai ambang atas dan ambang bawah dalam penetapan upah minimum. Kalau penerapan ambang batas dan ambang bawah diterapkan sudah dapat dipastikan upah buruh beberapa tahun ke depan tidak akan naik.

Kalaupun naik hanya berkisar Rp 18 ribu rupiah, karena itu Serikat Pekerja Serikat Buruh di tingkat nasional dan tingkat daerah sepakat untuk melakukan mogok daerah dan mogok nasional dengan tuntutan. Pertama, MK Batalkan UU Cipta Kerja. Dan, kedua tetapkan upah minimum tahun 2022 sebesar 10 persen.

“Mogok akan kita lakukan sebelum penetapan upah minimum tahun 2022 dan Desember 2022,” kata Roy.

Roy menambahkan, apabila MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja yang menurut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 12 tahun 2011 sebagaimana bisa lihat dalam fakta-fakta persidangan, semua ahli menyatakan bahwa metode omnibus law tidak dikenal dalam UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

“Mogok nasional dan mogok daerah terpaksa kaum buruh lakukan. Karena pemerintah memaksakan kehendak untuk mendegradasi hak-hak kaum buruh,” tutup Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI. (Red)

Redaktur: Mamat M

pasang iklan anda

Komentar

Berita populer