oleh

DPMD Kabupaten Cianjur : Double TPK Dalam Satu Paket, Pekerjaan Fisik

CIANJUR – Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kini bisa ditunjuk langsung kades satu paket dalam suatu pekerjaan fisik. Meskipun ada tiga titik TPK atau saat ini disebut Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).

Seperti halnya, diinformasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur menyampaikan, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, disebut bahwa sekarang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diganti namanya Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).

Kepala Dinas (Kadis) melalui Kepala Bidang (Kabid) Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Cianjur, Rella Nurrela mengatakan, hal itu gimana tanggungjawabnya. Ada pada posisi Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

“Nah, terkecuali tidak boleh Kaur Keuangan Desa. Jadi dua orang itu, posisi nanti bertanggung jawab,” katanya, terhadap pelaksanaan kegiatan dalam satu paket, Rabu (15/7/2020) saat ditemui di meja kerjanya, pagi.

Pihaknya menginformasikan, kegiatan tersebut siapapun boleh. Itu tergantung penunjukan langsung dari Kepala Desa (Kades). Sementara, kalau dibawah TKA, ada lagi Pelaksana Kegiatan Langsung (PKL) yang terjun secara langsung kegiatan dengan pekerjaan fisik, di lapangan.

Lela menjelaskan, kalau dulu istilahnya itu TPK kalau sekarang istilahnya Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ). Jadi, yang langsung terjun mengurusi pekerjaan fisik tersebut.

“Itu nanti siapa yang dilibatkan, pertama boleh melibatkan masyarakat atau LPM. Nah, yang wajib ada Kepala Dusun (Kadus),” terangnya. Dan, biasanya tergantung dari lokasi atau titik letak kegiatan tersebut.

Rella menerangkan lebih lanjut, kalau ada kegiatan di Dusun I misalnya, berarti penanggung jawabnya kadus bersangkutan, tapi posisinya tidak wajib menjadi Ketua PKA (sebelumnya TPK) tidak perlu. Bagaimana kesepakatan antara kepala desa (Kades) atau
tugas yang diberikan nanti.
“Jadi, laporannya tetap TPBJ ke TPA (TPK) yang ditujukan langsung sama kades,” ujarnya.

Mau kasi atau kaur, Rella menambahkan, kecuali kaur keuangan desa tidak boleh. Karena mengurus keuangan secara langsung. “Nah, lalu melaporkan ke Sekertaris Desa (Sekdes) nantinya, setelah itu dilakukan verifikasi. Dan, tetap ujung-ujungnya ke kades lagi,” pungkasnya.(red)

pasang iklan anda

Komentar

Berita populer