oleh

Kembali Ratusan Massa Aksi Tolak RUU HIP Gedung DPRD Indramayu

INDRAMAYU – Dalam menyikapi pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), ratusan massa dari 58 organisasi terdiri dari Ormas, OKP, dan LSM Se-Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat (Gema) Indramayu melakukan aksi dan orasi pernyataan sikap Tolak RUU HIP.

Massa bergerak dari titik start Area Sport Center Indramayu kemudian menuju titik aspirasi ke Gedung DPRD Indramayu, pada hari Senin (13/7/2020) pukul 09.00 wib.

Aksi tersebut merupakan aksi damai, sebagai bentuk pembelaan warga Indramayu terhadap Bangsa dan Negara dari ancaman bahaya Laten Komunis, sekaligus mengokohkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang larangan PKI untuk tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Koordinator Gema Indramayu Tolak HIP, Wawan Sugiarto berorasi mewakili Ormas OKP dan LSM se-Indramayu, “kami menuntut kepada DPRD Indramayu sebagai wakil rakyat untuk menghentikan pembahasan RUU HIP di DPR RI yang telah menjadi Program Legislatif Nasional (Prolegnas),” terangnya

Tuntutan Pernyataan Sikap Tersebut Berisi:

  1. Menolak dengan TEGAS pembahasan RUU HIP dan perubahan nama, istilah dalam bentuk apapun serta menghentikan pembahasan secara total karena akan melemahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara.
  2. PANCASILA dengan Lima Sila harus dipertahankan dan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, agar tidak berkembangnya ajaran komunis yang tidak sesuai dengan Pancasila.
  3. Menuntut DPR RI untuk mencabut RUU HIP dari Prolegnas 2020 dan tidak kembali dibahas ataupun dirubah dalam bentuk dan istilah apapun dalam sidang DPR RI.
  4. DPR RI harus memastikan agar FAHAM KOMUNIS tetap dicegah kebangkitan-nya dengan mempertahankan keberadaan TAP. MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
  5. Meminta Kepada Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas pelaku dan Inisiator pengajuan RUU HIP.
  6. Mencabut KEPRES yang mengatur tentang pendirian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Gema Indramayu Tolak HIP mereka berharap aspirasi di gedung DPRD Indramayu dapat didengar oleh DPR RI dan RUU HIP maupun BPIP dihilangkan dalam Prolegnas,” pungkasnya.(red)

pasang iklan anda

Komentar

Berita populer