oleh

KPU RI Monitoring ke KPUD Cianjur, Ada Apa? Ternyata Gerakan Klik Serentak Coklit

CIANJUR– KPU RI monitoring Pencocokan dan Penelitian (Coklit) serentak secara Nasional, melaksanakan kegiatan Gerakan Klik Serentak (GKS) secara daring (online).

Seperti halnya, kunjungan kerja (Kungker) monitoring secara langsung ke KPUD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dihadiri Komisiner KPU RI, Pramono Ubaid Thantowi, dan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok beserta jajarannya, di Jalan Taifur Yusuf, Kelurahan Bojongherang (Bohera), Kecamatan Cianjur, Rabu (15/7/2020).

Terlihat juga, pihak Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur, diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), H. Cecep Alamsyah.

“Kegiatan ini, intinya dilaksanakan guna mengecek, dan memastikan apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang atau belum,” kata Pramono, bila belum tinggal melaporkan saja.

Masih paparnya, PPK dan PPS, akan melakukan sosialisasi secara aktraktif dan masif kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

“Bahwa, pada tanggal 15 juli hingga 13 Agustus 2020,” terangnya, akan melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Pramono menyambungkan, klik serentak dilaksanakan di 309 daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Melalui GKS ini, KPU mengajak masyarakat untuk dapat mengunjungi laman website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id yang bisa diakses melalui android untuk melakukan pengecekan diri, daring atau secara online.

“Pelaksanaan GKS, itu akan dipantau KPU RI, dan nantinya KPU akan mengumumkan masyarakat di daerah mana yang paling banyak mengunjungi laman website,” jelas, Pramono, didampingi Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, H. Cecep Alamsyah mengatakan, kajian teknis akan dikonsultasikan terlebih dahulu, dengan tim teknis di tingkat Pemerintah Provinsi (Provinsi). Setidaknya ada progres, saat ini masih proses.

“Nah, selanjutnya kita kan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pusat, untuk pemenuhan persyaratan,” katanya.

Lalu, masih papar Sekda Kabupaten Cianjur, saat ini belum. Artinya, anggaran tersebut masih di kabupaten. Dan, mengenai kebutuhan anggaran sebelumnya sekitar Rp74 miliar, lalu ada perubahan Rp78 miliar.

Cecep menyambungkan, hal itu untuk mengakomodir sistem atau tatacara dan lainnya, lalu tambahan sekitar Rp4 miliar itu untuk menunjang biaya operasional.

Yaitu, tambahnya, sebagai konsekuensi dari adanya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekitar Rp1.900, akibat dari penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Acuan protokol kesehatan, itu satu TPS tidak lebih dari 500 pemilih,” ujar Cecep, didampingi Ketua KPUD Cianjur, Selly Nurdinah.(red)

pasang iklan anda

Komentar

Berita populer