oleh

LSM Pemuda Sikapi Ancaman Yang Dilakukan Oknum Perusahaan

-RAGAM-0 views

INFOSEMBILAN I CIANJUR – Adanya permasalahan fatal unsur kemanusiaan dilakukan salah satu oknum perusahaan, melakukan suatu ancaman. Agar par petani tidak menggarap lahan sekitar 17 hektar dirampas atau diambil dari petani sudah ditekuni sekitar 15 hingga 20 tahun, di Kampung Pajagan RT 3/9, Jalan Puncak 2, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Lembaga Pemantau Pemerintahan Pusat dan Daerah (LSM Pemuda) Cianjur Galih Widyaswara, kepada awak media, dalam keterangan tertulis pernyataaan sikap, Kamis (9/12/2021).

“Ya, dalam hal ini intinya sesuai dengan ADART berperan kontrol sosial (agen of change) fokus melakukan upaya advokasi kemasyarakatan. Agar mendapatkan hak layak hidup sesuai dengan UUD 1945,” katanya.

Galih menyampaikan, fakta di lapangan para petani penggarap diambil oleh salag satu PT yang seharusnya tanah tersebut secara legalitas masih dalam wilayah PT MPM. Dua minggu ke belakang, ada jeritan dari para petani di kampung tersebut sekitar 40 petani (penggarap) terdata. Saat ini dalam proses redis oleh pemerintah serta jajaran pantia program, agar para petani mendapatkan legilitas hak milik.

“Kita sangat mengapresiasi ketika program redis redis dilakukan pemerintah serta jajaran untuk memperjuangkan petani,” ujarnya.

Masih ujarnya, intinya siap turun untuk melakukan pendampingan para petani yang tertindas oleh kaum-kaum kapitalis yang tidak mempunyai hati kemanusiaan. Jelasnya akan melakukan berbagai upaya, agar panitia program redis serta jajaran terbuka hatinya untuk membantu para petani lahannya diambil oleh oknum PT.

“Secara keras begitu dan kasar terhadap para petani di wilayah Pajagan,” ucap Galih.

Sementara isi dari pernyataan sikap tersebut yaitu segara Bupati Cianjut segera melakukan tindakan tegas, meminta Kapolri dan khususnya Kapolres Cianjur untuk memberikan perlindungan hukum kepada para petani. Kemudian, akan secepatnya melakukan audensi bersama DPRD Cianjur, agar bisa mengeluarkan surat hak angket.

“Dan, terakhir segera dalam dekat ini akan mengunjungi Istana Presiden Jakarta untuk melaporkan dan meminta Presiden RI memberikan suatu kebijakan untuk segera menyelesaikan permasalahan agraria di Cianjur,” pungkasnya. (Red)

pasang iklan anda

Komentar

Berita populer