GOWA – Puluhan massa yang tergabung dalam Persatuan Parlemen Jalanan (PPJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Gowa, Kamis (04/02/21). Sore.
Sesuai selebaran yang disebarkan Aksi yang dilakukan oleh puluhan aktivis PPJ menuntut Kadinsos Kabupaten Gowa. H. Syamsuddin Bidol dicopot dari jabatannya.
Selain itu, para pengunjuk rasa juga meminta agar kontrak suplayer (UD. Nawir) diputuskan kerjasamanya dengan Pemkab. Gowa. Serta pihak Polres Gowa agar memeriksa Kadis Sosial dan rekanannya yakni Plt. Korda Gowa yang diduga melakukan kerjasama untuk dilakukan penyelidikan.
Saat melakukan aksi unras tersebut tetap mendapat pengawalan cukup ketat dari aparat kepolisian bersama sejumlah aparat Satpol PP Pemkab Gowa.
Dalam aksinya, para pengunjukrasa menyorot kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gowa dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bismaindra yang menjadi Jendral Lapangan dalam orasinya menyebutkan berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang diterima, pihaknya menemukan beberapa fakta bahwa barang yang diterima oleh masyarakat ditengarai banyak yang tidak layak konsumsi serta harga yang juga disinyalir jauh lebih mahal dari harga pasar.
Ia kemudian, menyebut harga barang yang ditengarai menyimpang. Bismaindra menuturkan pada bulan Januari hingga Maret 2020 lalu, bantuan yang berjumlah Rp.200 ribu hanya dapat ditukarkan dengan 10Kg beras , daging ayam seberat 4 hingga 6 ons, serta telur hanya lima butir,” kata ulas Bismaindra, saat menggunakan megaphone.
Lebih lanjut, Sementara pada bulan April hingga September lanjut Bismaindra, masyarakat katanya hanya mendapat 10 Kg beras, telur 30 butir yang katanya sebagian sudah busuk seeta ikan kaleng berjumlah sampai 4 kaleng yang beratnya hanya 155 sampai 180 gram per kaleng.
” Bahkan ikan kaleng ini diduga tidak layak konsumsi,” ungkapnya.
Sementara untuk di bulan Oktober sampai Desember, masyarakat atau PKM mendapat 10 Kg beras, telur30 butir, dan buah apel 5 biji. Barang yang diberikan ini bersumber dari UD Nawir sebagai suplier.
“Yang jadi pertanyaan bagi kami mengapa suplier terkesan begitu leluasa memainkan harga, yang seharusnya mendapatkan pengawasan dari unit kerja terkait” kata Bismaindra.
Selain itu, PPJ juga menyorot soal SK yang dipegang Pelaksana Tugas (PLT) Koordinator Daerah (Korda) BPNT Kabupaten Gowa. Ia menduga SK yang dipegang PLT. Korda BPNT ini berasal dari Dinas Sosial Gowa, padahal seharusnya SK itu harus dikeluarkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) RI.
“Oleh karena itu kami menduga Kepala Dinas Sosial Gowa, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memainkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pusat dalam hal ini Kemensos,” bebernya.
Oleh karena itu, para pengunjukrasa mendesak Bupati Gowa terpilih. Adnan Purichta IYL. agar segera mencopot Kepala Dinas Sosial Gowa dari jabatannya dan mendesak agar pihak Polres Gowa (Kapolres Gowa) AKBP. Budi Susanto untuk menurunkan anggotanya agar dilakukan penyelidikan kepada Kadis Sosial, dan PLT. Korda serta suplier (UD. Nawir).
Pantauan media aksi sedikit diwarnai bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat Satpol. PP. Kab. Gowa dibantu dengan aparat Kepolisian yang bertugas.
Sementara Sekretaris Dinsos Gowa, H. Firdaus yang dikonfirmasi terkait adanya aksi tersebut melalui sambungan telepon membantah tudingan pengunjuk rasa.
“Tidak benar itu dan semuanya saya rasa kita salurkan sesuai aturan yang ada,” tutupnya. (Red)
Editor, Ledi Hasyim
Komentar