oleh

Waduh, Camat Purwoasri di OTT Bupati Kediri Diduga Pungli Berkedok THR

-HEADLINE-51 views

KEDIRI – Camat Purwoasri terkena OTT Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, terkait
kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan Camat berinisial M meminta uang setiap Kepala Desa, masih terkumpul  15 Kades dengan total Rp 15 juta berkedok THR Camat, di Balai Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri pada Kamis pagi (6/52021) lalu.

OTT Mas Bup Dhito disampaikan dalam rilis didampingi Kepala BKD Kabupeten Kediri M.Solikin, dan Inspektur Inspektorat Nono Soekardi bertempat di Pendopo Panjalu Jayati Kabupaten Kediri.

Mas Bup Dhito menyampaikan, kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Camat Purwoasri berinisial M, bersama Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) berinisial (DP) nekad melakukan pungutan berkedok untuk THR Camat.

“Kecamatan Purwoasri sekitar 23 Desa, namun masih terkumpul sebanyak 15 Desa, dengan total Rp 15 juta Kepala Desa se-Kecamatan Purwoasri,” kata Dhito dilansir cokronews.com.

Mas Bup Dhito menjelaskan, pada 4 Mei 2021, sudah menghubungi dan mengingatkan Camat Purwoasri, agar tidak melakukan penarikan THR. Hal ini disampaikan dari laporan dari masyarakat.

“Namun, himbauan dari Bupati itu tidak diindahkan oleh Camat Purwoasri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, awalnya dari masing-masing Bendahara Desa, besaran yang disepakati Rp 1, 5 juta tiap Desa. Namun, ada beberapa Desa merasa keberatan sehingga disepakati Rp 1 juta per Desanya, Ironis dana itu diambilkan dari pendapatan asli desa.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Kediri, sudah memberikan sanksi pada Camat Purwoasri, serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwoasri. Keduanya diberikan sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ” ucap Mas Bup Dhito.

Lanjut Mas Bup, hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Kediri, pungli yang dilakukan Camat Purwoasri sudah termasuk pelanggaran berat, dan selanjutnya kita melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait, antara Bagian Hukum, dan Badan Kepegawaian Daerah 

“Sanksi penurunan pangkat satu tingkat selama 3 tahun. Dugaan pelanggaran PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Pihaknya juga menunggu rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur dilanjutkan ke Kemendagri menunggu disetujui, ” imbuhnya.

Lalu, masih kata Mas Bup, tindakan Camat Purwoasri merupakan pelanggaran berat ini. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kasus ini, karena harus melalui aturan melalui rekomendasi Provinsi Jatim, dan dilanjutkan ke Pusat.

“Nah, kedepan mungkin harus diusulkan ada perubahan pada aturan ketika ada kasus yang melakukan pungli, ” tegas Mas Bup Dhito. (Red)

pasang iklan anda

Komentar

Berita populer