oleh

Waka DPD RI: Seleksi PPPK, Waspadai Praktik Nepotisme Melalui Calo

JAKARTA – Hati-hati dan waspadai praktik percaloan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021, segera dimulai.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, menitipkan pesan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), agar dapat membangun sistem penyeleksian mengandung semangat nilai transparan, adil, bersih, dan demokratis.

“Mengingatkan bahwa perekrutan PPPK ini adalah salah satu program pemerintah dalam memenuhi harapan yang dinantikan sejak lama oleh tenaga pendidik (guru) honor selama ini di Indonesia,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/3/2021).

Sultan mengungkapkan, jadi upaya-upaya dari pihak manapun yang berpotensi akan mereduksi semangat ini harus dapat diantisipasi. Perekrutan PPPK ini titik balik bagi masa depan kehidupan para pejuang pendidikan di Indonesia. Jadikan ini sebagai momentum kompetisi untuk mengukur kompetensi, kapasitas serta integritas tenaga pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun dengan kesejahteraan yang masih relatif rendah.

“Jadi, praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme melalui calo dan modus lainnya dapat merusak hak-hak peserta seleksi harus dapat dihindari,” tegas dia.

Sebenarnya, masih papar dia, kenapa praktik percaloan ini masih terjadi disebabkan banyak faktor. Budaya KKN telah mengakar di seluruh sendi kehidupan negara, secara lama dan menjadi tradisi. Sehingga akhirnya membentuk paradigma di dalam kepala masyarakat tentang apapun dilakukan pemerintah pasti mengandung sikap hipokrasi.

“Nah, ini menanamkan dogma kepada masyarakat (kecil) bahwa siapapun yang tidak memiliki akses kekuasaan serta kapital tidak akan mungkin dapat menjadi ASN, pegawai BUMN, naik jabatan atau sejenisnya lain,” ungkap Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Lanjutnya, ada stigma negatif dari rakyat kepada pemerintah terjadi. Dan, cara pandang ini sulit sekali dihilangkan. Maka bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, peluang tersebut dijadikan celah untuk dapat mengeksploitasi serta memanfaatkan orang yang berkepentingan didalamnya.

“Karena itu, dibutuhkan kerja keras pemerintah dalam menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dengan cara mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dari setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik,” tutup Sultan.

Menurut mantan wakil Gubernur Bengkulu ini, menjawab kepercayaan publik penting melalui konsistensi pemerintah dalam mematuhi aturan baku, hukum, regulasi, petunjuk dan prosedur kenegaraan.

“Agar masyarakat dapat menilai bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan mandatnya dengan penuh rasa tanggung jawab,” terang Sultan.

Sebagai upaya memastikan seleksi ini berjalan dengan benar, Wakil Ketua DPD RI menambahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah membuka Layanan Informasi dan Pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses pada laman resmi Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud.

“Nantinya ULT ini akan menjadi wadah bagi masyarakat secara umum untuk dapat melaporkan informasi tentang Calo atau modus penipuan lainnya,” pungkasnya.(*/Red)

pasang iklan anda

Komentar

Berita populer